Geliat Pelestarian Kerajaan dan Kesultanan Nusantara



Selama berabad-abad para raja dan sultan berkuasa di bumi Nusantara. Begitu besar peran mereka dalam kemerdekaan dan sejarah peradaban Indonesia. Namun setelah Indonesia merdeka banyak di antaranya yang kehilangan pengaruh dan wibawa politis. Kini hanya segelintir saja yang duduk sebagai pemangku kekuasaan. Sebagian besar di antaranya, walaupun masih diakui sebagai raja atau sultan, hidup pas-pasan dan kerap tak mampu memelihara kekayaan budaya yang diwariskan kepadanya karena persoalan biaya.

Pemerintah nyaris tak punya anggaran untuk sekadar menyantuni mereka. Padahal, peran mereka di tengah masyarakat tetap penting secara kultural, untuk memastikan kelestarian budaya lelulur tetap terjaga di tengah kemajuan zaman.

Namun dalam beberapa tahun belakangan situasinya membaik.  Sejak 2015, baik presiden dan beberapa menteri terkait mulai memerhatikan, berinteraksi, dan  melibatkan para raja dan sultan di berbagai kesempatan. Bahkan intensitasnya terus meningkat sepanjang 2016 hingga 2018. Belakangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa kali secara khusus mengundang para raja dan sultan, termasuk mendatangkan mereka ke istana negara.

Pada Kamis, 4 Januari 2018, baru-baru ini misalnya, Presiden Jokowi mengundang sejumlah raja dan sultan se-Nusantara hadir di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Presiden Jokowi saat Audiensi dengan Raja dan Sultan se-Nusantara di Istana Bogor (Foto: Rusman - Biro Pers Setpres)


Kepada para raja dan sultan tersebut, Presiden menyatakan ingin berdiskusi terkait dengan masalah-masalah di lapangan, utamanya yang ada di keraton-keraton. Ia juga ingin mendapatkan masukan langsung dari para raja dan sultan itu.

"Saya ingin mendengar masalah-masalah yang ada dari yang saya hormati, yang mulia para raja dan sultan dan dari pangeran serta permaisuri yang pagi hari ini hadir," ujarnya saat mengawali audiensi di Ruang Garuda, Istana Kepresidenan Bogor.

Pertemuan yang berlangsung hangat dan akrab ini dihadiri oleh 88 raja dan sultan dari seluruh Indonesia dengan rincian 20 dari Sumatra, 17 dari Jawa, 3 dari Bali, 4 dari NTB, 5 dari NTT, 10 dari Kalimantan, 18 dari Sulawesi, 9 dari Maluku dan 2 dari Papua.

Jokowi menyampaikan bahwa pihaknya berencana untuk menyediakan alokasi anggaran khusus untuk revitalisasi keraton-keraton yang mengalami kerusakan.

"Saya juga minta mengenai keraton-keraton yang perlu diperbaiki secara total. Mungkin dikerjakan setiap tahun entah 3 sampai 5, nanti saya hitung dulu anggarannya," tuturnya.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut mendampingi Presiden, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.

Sebelumnya pada Juli 2017, pemerintah melalui Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan sudah menggelar Silahturahmi Nasional Raja dan Sultan Nusantara ke-V di Jakarta. Seperti dilansir dari laman kebudayaan.kemdikbud.go.id, dalam kesempatan itu, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid menyebut pertemuan ini merupakan ajang bertukar pikiran untuk melestarikan tradisi yang menjadi tanggung jawab bersama.

Sementara Mendikbud, Muhadjir Effendy, dalam acara jamuan makan malam di acara serupa  menyinggung peran  raja dan sultan sangat penting sebelum kemerdekaan karena menjadi salah satu unsur tak terpisahkan dalam pembentukan negara Republik Indonesia. 

Majelis Agung Raja dan Sultan (MARS)

Perhatian pemerintah membuat sebagian besar raja dan sultan di Nusantara semakin percaya diri untuk memberikan sumbangsih pembangunan dan mengadakan berbagai komunikasi. Mereka mulai berani untuk saling berinteraksi dan membentuk organisasi. Sebelumnya memang telah terdapat beberapa perkumpulan sejenis, namun hanya bersifat simbolik saja karena tak pernah ada tujuan dan kegiatan yang jelas.

Oleh karena itu, pada 24 Agustus 2017, sebuah organisasi baru bertajuk Majelis Raja dan Sultan  (MARS) dibentuk dan dikukuhkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui surat keputusan No. 001/SK-MARSVIII-2017. Seperti dikutip laman www.kemendagri.go.id, berdasarkan UU No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan, MARS merupakan wadah tunggal bagi ketua lembaga adat.

Segera setelah dibentuk, organisasi ini mulai bergerak. Para anggotanya tidak hanya aktif mengadakan pagelaran budaya, seminar dan acara-acara adat, tetapi juga aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan itu sepanjang 2017. Hal ini menunjukkan bahwa solidaritas di antara para raja dan sultan semakin solid paska terbentuknya MARS dan berdampak pula pada mengeliatnya  beberapa organisasi sejenis yang sebelumnya mati suri.

Kontribusi Pembangunan

Tak hanya mengurusi berbagai persoalan internal, perkumpulan-perkumpulan semacam ini mulai aktif untuk berkontribusi pada negara. Para anggotanya  dalam beberapa kesempatan  juga terlibat dalam berbagai urusan dengan berbagai lembaga pemerintah. Sebaliknya, mereka juga mulai memberikan masukan  dalam bentuk rekomendasi untuk menanggapi situasi terkini yang terjadi di Indonesia.

Salah satu organisasi yang merumuskan berbagai masukan kepada pemerintah adalah Forum Silaturahmi Keraton se-Nusantara (FSKN). Dalam Festival Keraton Nusantara (FKN) XI yang dihelat di Cirebon pada 15-20 September 2017 dan melibatkan para raja se-Nusantara, FSKN menelurkan 7 rekomendasi kepada pemerintah. Masukan itu dibacakan langsung di depan presiden Jokowi yang hadir di FKN XI pada 18 September 2017.

Adapun beberapa poin penting yang dihasilkan oleh FSKN menyangkut masalah berbagai persoalan budaya, seperti revitalisasi dan pelestarian budaya, penganggaran dana, budaya bahari, agraris, dan pelibatan raja dan sultan dalam forum komuniasi antar-pimpinan.

Ketujuh rekomendasi yang dihasilkan oleh FSKN ini merupakan langkah penting bagi masa depan para raja dan sultan di Nusantara. Walaupun belum dibahas secara resmi oleh pemerintah, namun langkah ini memberikan kebaruan terhadap potensi dari para raja dan sultan yang belum tergali selama ini. Tentu saja ini merupakan langkah penting yang dapat terus dikembangkan agar kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah di masa depan juga dapat mempertimbangkan aspek kebudayaan. []pujo nugroho

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »