Welcome to Indonesia Hebat

Website nomor 1 Indonesia
Saatnya kebaikan membawa Indonesia Hebat kembali menjadi Macan Asia bersama Jokowi-JK

Smiley face
Tampilkan postingan dengan label jokowi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label jokowi. Tampilkan semua postingan

Selasa, 11 Juli 2017

Presiden Jokowi Teken Perppu Pembubaran HTI

Tidak ada komentar:
Dalam artikel ini saya ingin membagikan info teraktual mengenai Presiden Jokowi Teken Perppu Pembubaran HTI

Sebagaimana telah diketahui bersama, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), mengingat pemerintah tidak dapat membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) jika melalui UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

"Pembubaran ormas radikal Insya Allah besok, ini langsung ditandatangani, akan diumumkan (presiden)," ungkap Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siraj usai bertemu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017

Sebagai info tambahan, beberapa waktu lalu, melalui Menkopolhukam Jendral TNI (Purn) Wiranto, pemerintah mengumumkan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), namun jalan menjadi terjal jika mengacu UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, karena harus melalui pengadilan terlebih dahulu

KH Said Aqil Siraj mengungkapkan bahwa Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) nantinya yang akan mengumumkan diterbitkannya Perppu pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tersebut

"Iya Perppu sudah ditandatangani Presiden. Besok akan dibacakan," jelas KH Said Aqil Siraj

Meski demikian, KH Said Aqil Siraj mengaku bahwa dirinya tidak mengetahui apa isi perppu tersebut dan apakah menyebut nama ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

"Saya enggak nanya. Kalau kurang saya usul lagi nanti," tutup KH Said Aqil Siraj


Presiden Jokowi Teken Perppu Pembubaran HTI


By: Rudy Haryanto
Continue Reading...

Senin, 10 Juli 2017

Istana: Biaya Perjalanan Keluarga Presiden Pakai Uang Pribadi Presiden Jokowi

Tidak ada komentar:
Dalam artikel ini saya ingin membagikan info terkatual mengenai Istana: Biaya Perjalanan Keluarga Presiden Pakai Uang Pribadi Jokowi

Sebagaimana telah diketahui bersama, pihak Istana Kepresidenan menegaskan bahwa biaya perjalanan keluarga Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ke Turki dan Jerman tidak menggunakan anggaran negara, melainkan ditanggung seluruhnya oleh Joko Widodo (Jokowi) sendiri, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2017

"Sebelum melakukan perjalanan ke Turki dan Jerman, Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan kepada Plt Kepala Sekretariat Presiden Winata Supriatna pada hari Senin tanggal 03 Juli 2017 di Istana Merdeka. Dalam arahan tersebut, Presiden menegaskan bahwa seluruh biaya perjalanan dan akomodasi anggota keluarga Presiden yang turut serta dalam perjalanan ke Turki dan Jerman sejak 5 sampai 9 Juli 2017 menjadi tanggungan pribadi Presiden," ungkap Bey Machmudin

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memboyong seluruh keluarga besarnya ikut kunjungan kerja ke Turki dan Jerman, dimana selain Ibu Negara Iriana Widodo, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) juga membawa ketiga anaknya, yakni Gibran Rakabuming, Kahiyang Ayu dan Kaesang Pangarep

Istri Gibran Rakabuming, yaitu Selvi Ananda juga ikut dalam rombongan bersama dengan putra mereka, yaitu Jan Ethes yang baru berusia satu tahun empat bulan

"Perlu diketahui bahwa anggota keluarga Presiden Jokowi selama penerbangan berada di bagian kompartemen yang selama ini hanya diperuntukkan Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, sehingga keberadaan anggota keluarga Presiden Jokowi tidak mengurangi kapasitas penumpang rombongan resmi Presiden," lanjut Bey Machmudin

Sebagai info tambahan, keikutsertaan keluarga besar Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) selama di Turki mendapat kritikan, dimana Deputi Sekjen Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Apung Widadi menilai bahwa Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tidak memberikan teladan kesederhanaan. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan rombongan keluarga besar berangkat ke Turki dengan pesawat Kepresidenan Indonesia-1 pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 pukul 07:20 WIB dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sendiri ke Turki untuk membalas kunjungan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang berkunjung ke Indonesia pada tahun 2015 lalu dan juga bertemu dengan para pengusaha serta WNI di sana. Dari Turki, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan rombongan langsung terbang ke Jerman dan tiba di Bandar Udara (Bandara) Internasional Helmut-Schmidt Hamburg pada hari Kamis tanggal 06/7/2017) malam waktu setempat

Di Jerman Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengikuti pertemuan negara-negara G-20. Selain keluarga, para pejabat terkait juga ikut dalam rombongan, di antaranya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala BKPM Thomas Lembong, Plt Kepala Sekretariat Presiden Winata Supriatna, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI Trisno Hendradi, Komandan Paspampres Mayjen TNI (Mar) Suhartono, Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Andri Hadi, Sekretaris Pribadi Presiden Anggit Noegroho, Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dan Plt Deputi Bidang Protokol, Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden Ari Setiawan


Istana: Biaya Perjalanan Keluarga Presiden Pakai Uang Pribadi Presiden Jokowi


By: Rudy Haryanto
Continue Reading...

Jumat, 07 Juli 2017

Politisi PDI Perjuangan yakin ada aktor di balik pelaporan anak Presiden Jokowi

Tidak ada komentar:
Dalam artikel ini saya ignin membagikan info teraktual mengenai Politisi PDI Perjuangan yakin ada aktor di balik pelaporan anak Presiden Jokowi

Sebagaimana telah diketahui bersama, putra Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), yaitu Kaesang Pangarep dilaporkan ke polisi, karena diduga melakukan ujaran kebencian SARA di dalam vlog pribadinya, namun PDI Perjuangan menilai bahwa pelaporan tersebut bermuatan politis

Politisi PDI Perjuangan Henry Yosodiningrat yakin bahwa ada orang yang menyuruh pelapor untuk mempolisikan Kaesang Pangarep, namun dia tidak mau menyebut siapa orang tersebut

"Ya ada orang di belakangnya si pelapor lah. (Ada yang diduga politis ?) Ya iya lah," ungkap Henry Yosodiningrat di Mapolda Metro Jaya, Jakarta pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017

Henry Yosodiningrat menyayangkan laporan tersebut, karena Kaesang Pangarep hanya mengapresiasi suara hati atas apapun yang terjadi di Indonesia. Meski demikian, Henry Yosodiningrat menjamin tidak ada intervensi pemerintah maupun PDI Perjuangan kepada polisi yang akan mengusut kasus tersebut

"Iya makanya, orang bebaskan mengemukakan pendapat. Kalau orang yang merasa dirugikan dia berhak melaporkan. Tapi kan polisi juga mempunyai kewenangan yang tak boleh diintervensi untuk melakukan penyelidikan yang dilanjutkan dengan penyidikan kalau memang ada unsur pidana," tutup Henry Yosodiningrat


Politisi PDI Perjuangan yakin ada aktor di balik pelaporan anak Presiden Jokowi


By: Rudy Haryanto
Continue Reading...

Rabu, 05 Juli 2017

Kaesang Pangarep (Putra Presiden Jokowi) Dilaporkan ke Polisi Atas Kasus Penodaan Agama

Tidak ada komentar:
Dalam artikel ini saya ingin membagikan info teraktual mengenai Kaesang Pangarep (Putra Presiden Jokowi) Dilaporkan ke Polisi Atas Kasus Penodaan Agama

Sebagaimana telah diketahui bersama, Kaesang Pangarep (putra bungsu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)) dilaporkan ke Polres Bekasi Kota terkait video YouTube yang diunggah Kaesang Pangarep perihal pawai obor anak-anak yang berteriak bunuh Ahok beberapa waktu lalu, dimana dalam video yang diunggah ke YouTube tersebut Kaesang Pangarep memberikan pendapat mengenai apa yang dilakukan anak-anak tersebut

"Benar," terang Kapolres Bekasi Kota Kombes Pol Hero Hendriarto

Kapolres Bekasi Kota Kombes Pol Hero Hendriarto tidak merinci lebih lanjut mengenai laporan tersebut, namun dari surat laporan yang beredar di jagad maya, disebutkan pelapor bernama Muhammad Hidayat S kelahiran Tapanuli, 30 Oktober 1964 yang bekerja sebagai karyawan swasta dan laporan tersebut dibuat pada tanggal 02 Juli 2017 atas dugaan penodaan agama dan ujaran kebencian SARA terkait video yang diunggah Kaesang Pangarep ke YouTube pada tanggal 29 Mei 2017


Kaesang Pangarep (Putra Presiden Jokowi) Dilaporkan ke Polisi Atas Kasus Penodaan Agama


Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan dari pihak Istana ataupun Kaesang Pangarep terkait laporan tersebut dan untuk info selengkapnya, silahkan tonton video yang diunggah Kaesang Pangarep ke YouTube di bawah ini



By: Rudy Haryanto
Continue Reading...

Selasa, 04 Juli 2017

Presiden Jokowi: ISIS Tidak Punya Tempat di Indonesia

Tidak ada komentar:
Dalam artikel ini saya ingin membagikan info teraktual mengenai Presiden Jokowi: ISIS Tidak Punya Tempat di Indonesia

Sebagaimana telah diketahui bersama, kondisi di Indonesia dikhawatirkan menjadi ikut menyuburkan berkembangnya kelompok militan dan meningkatnya kasus terorisme menjadi ancaman keamanan yang patut diwaspadai. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam wawancara dengan Reuters di Istana Negara, Jakarta pada hari Senin tanggal 03 Juli 2017 mengungkapkan bahwa dirinya akan melakukan berbagai hal untuk menangkal bahaya terorisme

Salah satu yang sedang diupayakan ialah Undang-Undang antiteroris baru, dimana Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan bahwa pemerintah akan melobi parlemen untuk bergerak cepat dalam meloloskan Undang-Undang antiteror terbaru agar proses penangkapan dan penahanan dapat berjalan lebih mudah

"Kami membutuhkan undang-undang ini," ucap Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sambil menunjukkan telunjuknya secara tegas ke arah meja di depannya

Keberhasilan kelompok ekstremis merebut wilayah Marawi di wilayah selatan Filipina dianggap sebagai ancaman serius, dimana gerakan yang berporos pada ISIS tersebut dapat menghadirkan tragedi kemanusiaan yang terjadi di Irak dan Suriah ke Asia Tenggara. Fenomena di Marawi menjadi peringatan keamanan bahwa ISIS tengah berupaya mendirikan benteng di Indonesia

Pejabat Filipina menyebutkan bahwa terdapat warga negara Indonesia serta Malaysia yang tergabung dalam militan yang menyerang Marawi dan sudah lebih dari enam minggu kelompok tersebut mampu merepotkan militer Filipina

"ISIS tidak punya tempat di Indonesia," tegas Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)

Berbagai upaya juga dilakukan, di antaranya dengan melakukan patroli maritim gabungan antara Indonesia, Filipina dan Malaysia di wilayah ketiga negara tersebut. Selain itu, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) juga mengaku bahwa beliau telah mendiskusikan kerja sama melalui sambungan telepon dengan Presiden Filipina Rodrigo Duterte beberapa waktu lalu

"Lembaga keamanan dan intelijen kami terus bekerja keras untuk melawan ancaman ini. Kami juga terus mempromosikan nilai-nilai Islam moderat, dan ketika berbicara dengan Presiden Duterte pekan lalu saya bicara 'masalah Anda adalah masalah saya'," tutup Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)


Presiden Jokowi: ISIS Tidak Punya Tempat di Indonesia


By: Rudy Haryanto
Continue Reading...

Jumat, 30 Juni 2017

Sarung Presiden Jokowi Menginspirasi Brand Fashion Dunia

Tidak ada komentar:
Dalam artikel ini saya ingin membagikan info teraktual mengenai Sarung Presiden Jokowi Menginspirasi Brand Fashion Dunia

Sebagaimana telah diketahui bersama, Thom Browne merupakan seorang desainer fashion yang berasal dari Amerika Serikat dan baru saja menggelar run away fashion show yang bertemakan "Spring Summer 2018 Menswear Collection" serta menampilkan banyak rancangan busana yang ia miliki

Ada yang unik dalam acara tersebut, yaitu hadirnya salah satu koleksi desain pakaian yang Thom Browne tampilkan, dimana para model Thom Browne mengenakan kain sarung mirip seperti yang digunakan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Kain yang digunakan oleh model tersebut berwarna putih dan dilengkapi corak garis berwarna abu-abu. Bila diperhatikan, kain tersebut memang sangat menyerupai kain sarung yang dikenakan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam berbagai kesempatan

Kain sarung yang digunakan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sepertinya telah mendunia dan menjadi salah satu inspirasi para desainer luar negeri dalam dunia fashion, diaman dalam salah satu foto yang diunggah akun Instagram @indonesiavoice terpampang foto Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang disandingkan dengan foto model yang sedang mengenakan koleksi Thom Browne




Foto tersebut menuai beragam komentar, diantaranya:

Akun Instagram @wollywindarini :Keren jd mode dunia euy...

Akun Instagram @reynaldmanto89 : Sarung adalah identitas kita sbgai bangsa indonesia...

Akun Instagram @abraham_pra : Mantep

Akun Instagram @nurul_k22 : Wow kereeen pak @jokowi top markotop

Akun Instagram @hanafi8864 : Keren presiden ku


Sarung Presiden Jokowi Menginspirasi Brand Fashion Dunia


By: Rudy Haryanto
Continue Reading...

Jumat, 23 Juni 2017

Benarkah Presiden Jokowi Segera Rombak Kabinet ?

Tidak ada komentar:
Dalam artikel ini saya ingin membagikan info teraktual mengenai Benarkah Presiden Jokowi Segera Rombak Kabinet ?

Sebagaimana telah diketahui bersama, pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 siang Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mendadak menggelar pertemuan tertutup dengan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) di Istana Merdeka, Jakarta ‎

Dukutip dari BeritaSatu, per‎temuan kedua pemimpin RI tersebut disebut-sebut erat kaitannya dengan rencana Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk merombak komposisi Kabinet Kerja, dimana residen Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan mengganti sejumlah menteri, di antaranya Menko Bidang Perekonomian Dar‎min Nasution, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Puspayoga,Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo serta Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Teten Masduki

‎"Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa kemungkinan besar akan mengundurkan diri untuk maju pada pilkada Jawa Timur. Presiden telah mengizinkan Ibu Khofifah," ungkap salah seorang sumber terpercaya yang enggan disebutkan namanya

Sumber tersebut menjelaskan bahwa Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan maju dalam Pilpres 2019, sehingga diperlukan strategi yang jitu untuk mengamankan perolehan suara di berbagai daerah, khususnya di Pulau Jawa, Bali dan Sumatera

Selain itu, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) juga bertekad untuk menyukseskan program Nawacita, sehingga diperlukan menteri yang mampu bekerja ekstra-keras dan cepat

"Kalau Pak Darmin diganti, itu wajar karena kurang gesit dalam menjalankan tugasnya. Kebijakan ekonomi kurang optimal," papar sember tersebut

Sementara itu, rencana Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk me-reshuffle Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara disebut-sebut terkait dengan kegagalan dirinya dalam mengatasi persoalan di dunia maya, seperti penyebaran ujaran kebencian dan anti-Pancasila

"Kalau Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Puspayoga itu erat kaitannya dengan kinerjanya yang mengecewakan," lanjut sumber tersebut

Sumber itu juga menilai bahwa langkah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk mengganti Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil serta Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Teten Masduki tersebut tepat.‎ Kecuali dianggap minim koordinasi, Eko Putro Sandjojo disebut-sebut akan diganti akibat ketidakmampuan dirinya dalam mengawasi anak buah yang berujung pada pengungkapan suap terkait hasil audit laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

"Presiden Jokowi tetap akan mengakomodasi figur dari partai‎ politik pendukung pemerintah. Khusus Golkar, kemungkinan tidak akan menambah menterinya di kabinet," ungkap sumber tersebut

Di pihak lain, Sofyan Djalil dinilai gagal dalam memenuhi target sertifikasi ‎5 juta bidang tanah tahun 2017, padahal sertifikasi tanah menjadi target Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antarwilayah

Saat ini hanya ada 46 juta dari 126 juta bidang tanah yang bersertifikat dan pada tahun 2018 pemerintah menargetkan penyelesaian 7 juta sertifikat dan pada tahun 2019 menargetkan 9 juta sertifikat. Selain itu, Sofyan Djalil juga dinilai gagal dalam menyamaratakan besaran biaya pembuatan sertifikat di tiap daerah

Saat ini biaya pembuatan sertifikat di Pulau Jawa sangat jauh berbeda dengan di daerah lainnya di Pulau Kalimantan dan Papua, dimana di Pulau Jawa biayanya sebesar Rp 250.000,- per meter persegi, sedangkan di Papua, Kalimantan serta wilayah lainnya di kawasan timur Indonesia mencapai Rp 70‎0.000,- per meter persegi


Benarkah Presiden Jokowi Segera Rombak Kabinet ?


By: Rudy Haryanto
Continue Reading...

Senin, 19 Juni 2017

Presiden Jokowi Batalkan Program Full Day School

Tidak ada komentar:
Dalam artikel ini saya ingin membagikan info teraktual mengenai Jokowi Batalkan Program Full Day School

Sebagaimana telah diketahui bersama, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) membatalkan kebijakan full day school yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Keputusan tersebut diambil Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) usai memanggil Muhadjir Effendy dan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ma'ruf Amin ke Istana, Jakarta pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017

Usai pertemuan, KH Ma'ruf Amin yang didampingi Muhadjir Effendy mengelar jumpa pers dan mengumumkan pembatalan tersebut

"Presiden merespons aspirasi yang berkembang di masyarakat dan memahami apa yang jadi keinginan masyarakat dan ormas Islam. Oleh karena itu, Presiden akan melakukan penataan ulang terhadap aturan itu," ungkap KH Ma'ruf Amin

KH Ma'ruf Amin menjelaskan bahwa kebijakan full day school yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 23 Tahun 2017 tersebut akan diganti dengan Peraturan Presiden dan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan mengundang berbagai elemen masyarakat untuk meminta masukan dalam menyusun aturan tersebut, termasuk ormas Islam seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Muhammadiyah

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) juga berjanji akan melakukan penguatan terhadap posisi Madrasah Diniyah.

"Sehingga masalah-masalah yang menjadi krusial di dalam masyarakat akan bisa tertampung di dalam aturan yang akan dibuat itu," tegas KH Ma'ruf Amin

Selama sesi jumpa pers hingga tanya jawab berlangsung, hanya KH Ma'ruf Amin yang berbicara dan menjawab pertanyaan wartawan, sementara Muhadjir Effendy hanya berdiri mendampingi KH Ma'ruf Amin dan tidak mengeluarkan pernyataan apapun

Sebagai info tambahan, kebijakan full day school yang mengubah waktu sekolah menjadi 5 hari dan 8 jam per hari tersebut menuai penolakan dari sejumlah kalangan, termasuk dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)


Presiden Jokowi Batalkan Program Full Day School


By: Rudy Haryanto
Continue Reading...

Selasa, 13 Juni 2017

PKPI Deklarasikan Jokowi Maju dalam Pilpres 2019

Tidak ada komentar:
Dalam artikel ini saya ingin membagikan info teraktual mengenai PKPI Deklarasikan Jokowi Maju dalam Pilpres 2019

Sebagaimana telah diketahui bersama, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) mendeklarasikan dukungan kepada Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon Presiden RI dalam Pilpres 2019 dan Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) AM Hendropriyono menyebut bahwa deklarasi tersebut akan segera ditindaklanjuti dengan berbagai langkah strategis partai

"PKPI berpendapat bahwa bangsa dan negara RI masih memerlukan sosok Ir Joko Widodo, untuk memimpin Indonesia periode 2019–2024," ungkap AM Hendropriyono dalam deklarasinya di kantor Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Menteng, Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 12 Juli 2017

AM Hendropriyono menilai bahwa Joko Widodo (Jokowi) telah berhasil dalam berbagai kebijakan dan juga menyebut bahwa Joko Widodo (Jokowi) telah mampu mempertahankan kepercayaan publik, baik di level nasional maupun internasional

"Kesenjangan antar daerah selama ini, terbukti mulai teratasi dengan kerjanya yang nyata," tutur AM Hendropriyono

Selain itu, AM Hendropriyono juga menilai bahwa tingkat keterpilihan atau elektabilitas Joko Widodo (Jokowi) tersebut juga masih cukup tinggi, meski telah mendapat sejumlah serangan politik

"Tingkat keterpilihan Presiden Joko Widodo juga berada pada angka 53,7 persen. Angka ini memperlihatkan betapa serangan politik yang bertubi-tubi kepada Presiden terutama terkait dengan Pilkada DKI, tidak berdampak signifikan pada kepercayaan rakyat Indonesia," jelas AM Hendropriyono

Deklarasi tersebut dihadiri oleh perwakilan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dari seluruh provinsi di Indonesiadan juga sejumlah pimpinan pusat, termasuk Ketua Dewan Pembina Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Jendral TNI (Purn) Try Sutrisno


PKPI Deklarasikan Jokowi Maju dalam Pilpres 2019


By: Rudy Haryanto
Continue Reading...

Selasa, 06 Juni 2017

Ini Sentilan Jokowi untuk Elite Politik yang Gemar Memfitnahnya

Tidak ada komentar:
Dalam artikel ini saya ingin membagikan info teraktual mengenai Ini Sentilan Jokowi untuk Elite Politik yang Gemar Memfitnahnya

Fitnah seringkali menerpa Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), mulai dari dituduh keturunan Tionghoa hingga antek PKI pernah dialamatkan kepada beliau sepanjang perjalanan politiknya dan bagi Joko Widodo (Jokowi), tudingan miring tersebut tidak lebih dari serangan politik

"Kalau yang berhubungan dengan saya biasanya berhubungan dengan hal yang politis, juga untuk kepentingan-kepentingan dari politik," ungkap Joko Widodo (Jokowi) di Ruangan Oval, Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017

Joko Widodo (Jokowi) sebenarnya tidak mau mempedulikan serangan politik tersebut, namun beliau menyadari bahwa diam sama saja membiarkan rakyat dijerumuskan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga Joko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti para elite politik yang berada di balik serangan politik tersebut untuk lebih beradab dalam berpolitik

"Akan sangat berbahaya kalau elite-elite kita memberikan pembelajaran-pembelajaran yang kurang baik dengan cara seperti itu, menyebarkan SARA dan menyebarkan fitnah. Kita mengajak semuanya untuk membangun sebuah peradaban politik yang baik, peradaban politik santun, peradaban politik yang berkeadaban sehingga masyarakat akan mengikuti itu," jelas Joko Widodo (Jokowi)

Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa masyarakat saat ini sedang membutuhkan suri teladan dan elit-elit politik di Indonesia juga harus menjadi suri teladan tersebut

"Masyarakat kita ini perlu contoh, perlu tauladan. Enggak usah banyak omong lah. Kasih contoh, sudah. Yang paling penting itu, contoh," tutup Joko Widodo (Jokowi)


Ini Sentilan Jokowi untuk Elite Politik yang Gemar Memfitnahnya


By: Rudy Haryanto
Continue Reading...

Minggu, 04 Juni 2017

Forum Lintas Gereja Dukung Jokowi Tindak Tegas Ormas Anti-Pancasila

Tidak ada komentar:
Dalam artikel ini saya ingin membagikan info teraktual mengenai Forum Lintas Gereja Dukung Jokowi Tindak Tegas Ormas Anti-Pancasila

Sebagaimana telah diketahui bersama, Forum Pimpinan Kristen Lintas Gereja (FPKLG) menilai bahwa setiap warga negara Indonesia haruslah saling peduli tanpa peduli akan dikaitkan dengan SARA. Forum Pimpinan Kristen Lintas Gereja (FPKLG) juga mendukung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menindak tegas ormas anti-Pancasila

"Jadi dogmatika sama falsafah berbangsa berbeda, saya nggak tanya suku apa, kamu Bangsa Indonesia, saya care. Kamu sebangsa sama saya, makanya ketika kita ke Singapura, Amerika, kita saling bantu. Kita baru berasa Indonesia kalau di luar negeri," ungkap Pendeta Bigman Sirait dalam seminar "Indonesia di Persimpangan Jalan, Antara Pancasila Vs Negara Islam: Bagaimana Sikap Pemimpin Kristen?" di Kampus IBM ASMI, Pulomas, Jakarta Timur pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017

Turut hadir dalam acara tersebut, Pendeta Bigman Sirait, Pendeta Brigjen TNI (Purn) Harsanto Adi, M.M (Ketua Umum Asosiasi Pendeta Indonesia (API)), Pendeta Dr. Phil Karel Erari (Tokoh Papua) dan Pendeta Yerry Tawalujan

Pendeta Yerry Tawalujan memberikan sembilan rekomendasi dan dukungan untuk pemerintah Jokowi-JK

"Oleh karena itu kami mendukung pemerintah Jokowi agar menindak tegas organisasi anti-Pancasila," ungkap Pendeta Yerry Tawalujan

Sebelum deklarasi, para pembicara mendiskusikan perbedaan idelogi agama dan Pancasila di dalam pemerintahan demokrasi, terlebih dengan maraknya masyarakat yang menafsirkan ideologi Pancasila dengan sudut pandang berbeda

Pendeta Yerry Tawalujan juga mengajak pimpinan gereja di Indonesia untuk memberi pengetahuan kepada semua pihak agar agama tidak dilibatkan dalam kepentingan politik

"Agama seharusnya jadi pusat pencerdasan bukan pusat pembodohan. Kalau semua agama jadi pusat pencerdasan maka indonesia akan jadi bangsa yang cerdas dan tak akan mudah dibodohi untuk memakai agama demi kepentingan politik segelintir orang," papar Pendeta Yerry Tawalujan

Menurut Pendeta Yerry Tawalujan, agama adalah identitas personal, sedangkan Pancasila adalah identitas bangsa Indonesia, sehingga idelogi agama tidak boleh dibenturkan dengan Pancasila

"FPK-LG Corpus Christy menolak upaya menegakan agama dengan membuang Pancasila karena semua agama harus mendukung pancasila sebagai identitas bangsa dan dasar negara," beber Pendeta Yerry Tawalujan

Pendeta Yerry Tawalujan juga mengajak umat Kristen untuk menjaga kerukunan beragama serta menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia .

"Kristen perlu ditingkatkan kerjasama dengan kelompok Islam moderat yang nasionalis dan agama-agama minoritas seperti Budha, Hindu, dan Konghucu serta aliran kepercayaan untuk bersama pertahankan NKRI berdasarkan Pancasila UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika," tutup Pendeta Yerry Tawalujan




Forum Lintas Gereja Dukung Jokowi Tindak Tegas Ormas Anti-Pancasila


By: Rudy Haryanto
Continue Reading...

Kamis, 01 Juni 2017

Ini Pidato Lengkap Jokowi di Peringatan Hari Lahir Pancasila

Tidak ada komentar:
Dalam artikel ini saya ingin membagikan info teraktual mengenai Ini Pidato Lengkap Jokowi di Peringatan Hari Lahir Pancasila

Sebagaimana telah diketahui bersama, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memimpin upacara Hari Lahir Pancasila pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 dan dalam pidatonya Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyinggung sejarah lahirnya Pancasila hingga ancaman yang merusak ideologi Pancasila akhir-akhir ini

"Saat ini ada sikap tidak toleran yang mengusung ideologi selain Pancasila. Masalah ini semakin mencemaskan tatkala diperparah oleh penyalahgunaan media sosial yang banyak menggaungkan hoax alias kabar bohong," ungkap Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Gedung Pancasila, Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017

Terhadap pihak yang mengancam ideologi Pancasila tersebut, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam dan juga menjamin kehadiran pemerintah untuk menguatkan nilai-nilai Pancasila

"Tidak ada pilihan lain kecuali kita harus bahu-membahu menggapai cita-cita bangsa sesuai dengan Pancasila. Tidak ada pilihan lain kecuali seluruh anak bangsa harus menyatukan hati, pikiran, dan tenaga untuk persatuan dan persaudaraan," tutur Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)

Di bawah ini merupakan isi pidato Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam upacara Hari Lahir Pancasila selengkapnya


Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum warahmatullaahi wabakaratuh
Salam sejahtera bagi kita semua
Om Swastiastu
Namo buddhaya

Hadirin yang saya hormati,

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa pada pagi ini kita dapat berkumpul menyelenggarakan upacara peringatan hari lahirnya Pancasila untuk kita agar lebih mendalami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Pancasila merupakan hasil dari satu kesatuan proses yang dimulai dengan rumusan Pancasila tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatokan Ir Sukarno, piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, dan rumusan final Pancasila tanggal 18 Agustus 1945. Adakah jiwa besar para founding fathers, para ulama dan pejuang kemerdekaan dari seluruh pelosok Nusantara sehingga kita bisa membangun kesepakatan bangsa yang mempersatukan kita

Harus diingat bahwa kodrat bangsa Indonesia adalah keberagaman. Takdir Tuhan untuk kita adalah keberagaman. Dari Sabang sampai Merauke adalah keberagaman. Dari Miangas sampai Rote adalah juga keberagaman. Berbagai etnis, bangsa, adat istiadat, agama, kepercayaan dan golongan bersatu padu membentuk Indonesia. Itulah kebhinneka tunggal ika-an kita

Namun, kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mengalami tantangan. Kebinekaan kita sedang diuji. Saat ini, ada pandangan dan tindakan yang mengancam kebinekaan kita. Saat ini ada sikap tidak toleran yang mengusung ideologi selain Pancasila. Masalah ini semakin mencemaskan tatkala diperparah oleh penyalahgunaan media sosial yang banyak menggaungkan hoax alias kabar bohong

Hadirin yang saya hormati,

Kita perlu belajar dari pengalaman buruk negara lain yang dihantui radikalisme, konflik sosial, terorisme, dan perang saudara. Dengan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, kita bisa terhindar dari masalah tersebut. Kita bisa hidup rukun dan bergotong royong untuk memajukan negeri. Dengan Pancasila, Indonesia adalah harapan dan rujukan masyarakat internasional untuk membangun dunia yang damai, adil, makmur di tengah kemajemukan

Oleh karena itu, saya mengajak peran aktif para ulama, ustadz, pendeta, pastor, biksu, pedanda, tokoh masyarakat, pendidik, pelaku seni dan budaya, pelaku media, jajaran birokrasi, TNI dan Polri serta seluruh elemen masyarakat untuk menjaga Pancasila. Pemahaman dan pengalaman Pancasila dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus terus ditingkatkan. Ceramah keberagaman, materi pendidikan, fokus pemberitaan, dan perdebatan di media sosial harus menjadi bagian dalam pendalaman dan pengalaman nilai-nilai Pancasila

Komitmen pemerintah untuk penguatan Pancasila sudah jelas dan sangat kuat. Berbagai upaya terus kita lakukan. Telah diundangkan peraturan presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yang terintegrasi dengan program-program pembangunan. Pengentasan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan dan berbagai program lainnya menjadi bagian integral dari pengalaman nilai-nilai Pancasila

Hadirin yang saya hormati

Tidak ada pilihan lain kecuali kita harus bahu membahu menggapai cita-cita bangsa sesuai dengan Pancasila. Tidak ada pilihan lain kecuali seluruh anak bangsa harus menyatukan hati, pikiran, dan tenaga untuk persatuan dan persaudaraan. Tidak ada pilihan lain kecuali kita harus kembali ke jati diri sebagai bangsa yang santun, berjiwa gotong-royong dan toleran. Tidak ada pilihan lain kecuali kita harus menjadikan Indonesia bangsa yang adil, makmur, dan bermartabat di mata internasional

Namun demikian, kita juga harus waspada terhadap segala bentuk pemahaman dan gerakan yang tidak sejalan dengan Pancasila. Pemerintah pasti bertindak tegas terhadap organisasi-organisasi dan gerakan-gerakan yang anti-Pancasila, anti-UUD 1945, anti-NKRI, anti-Bhinneka Tunggal Ika. Pemerintah pasti bertindak tegas jika masih terdapat paham dan gerakan komunisme yang jelas-jelas sudah dilarang di bumi Indonesia.

Sekali lagi, jaga perdamaian, jaga persatuan, dan jaga persaudaraan di antara kita. Mari kita saling bersikap santun, saling menghormati, saling toleran, dan saling bahu-membahu, bergotong royong demi kemajuan Indonesia

Selamat hari lahir Pancasila. Kita Indonesia, Kita Pancasila. Semua Anda Indonesia, semua Anda Pancasila. Saya Indonesia, saya Pancasila.

Terimakasih,

Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Om Shanti shanti shanti om,
Namo Buddhaya




Ini Pidato Lengkap Jokowi di Peringatan Hari Lahir Pancasila


By: Rudy Haryanto
Continue Reading...

Sabtu, 27 Mei 2017

Presiden Jokowi Tantang Siapa pun Tunjukkan Gerakan Komunis di Indonesia

Tidak ada komentar:
Dalam artikel ini saya ingin membagikan info teraktual mengenai Presiden Jokowi Tantang Siapa pun Tunjukkan Gerakan Komunis di Indonesia

Sebagaimana telah diketahui bersama, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyoroti isu mengneai munculnya gerakan komunisme di Indonesia dan meminta pihak yang menghembuskan munculnya komunis di Indonesia agar menunjukkan keberadaan gerakan terlarang tersebut

"Kalau memang ada betul (ada gerakan komunisme), tunjukin di mana. Tugas dari aparat untuk gebuk," ungkap Jokowi dalam acara Jokowi di Rosi yang ditayangkan Kompas TV pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2017

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) juga menegaskan bahwa aparat sangat dapat menindak gerakan komunisme, karena memiliki landasan hukum yang kuat

"Kalau masalah PKI, masalah komunis, itu malah lebih jelas lagi (aturan hukumnya). Itu ada TAP MPRS-nya. Jelas. Tugasnya aparat, gebuk. Wong sudah dilarang kok," tegas Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)

Bagi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), tantangannya untuk menunjukan di mana gerakan komunis tersebut berada di Indonesia sangat penting, karena beliau tidak ingin isu tersebut ternyata dijadikan alat politik untuk menyudutkan pemerintah

"Tidak perlu hal-hal seperti itu dibicarakan, diangkat-angkat, padahal itu hanya untuk isu politik," tambah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)

Apalagi isu bahwa Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) adalah bagian dari gerakan komunis, dimana Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sebenarnya tidak ingin menanggapi fitnah tersebut, namun, pada suatu waktu beliau merasa isu tersebut sangat mengganggu dan perlu untuk diklarifikasi, padahal Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) merasa bahwa merespons isu tersebut adalah hal yang tidak produktif bagi bangsa dan negara

"Ya kalau saya sih biasa saja. Tapi kalau sudah masyarakat ada yang satu dua mempercayai itu, ya mau tidak mau harus diluruskan. Harus diluruskan," tutup Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)


Presiden Jokowi Tantang Siapa pun Tunjukkan Gerakan Komunis di Indonesia


By: Rudy Haryanto
Continue Reading...

Presiden Jokowi Lebih Tahu Korupsi Helikopter, Panglima TNI Tak Bisa Tidur

Tidak ada komentar:
Dalam artikel ini saya ingin membagikan info teraktual mengenai Presiden Jokowi Lebih Tahu Korupsi Helikopter, Panglima TNI Tak Bisa Tidur

Sebagaimana telah diketahui bersama, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengaku bahwa dirinya sempat malu di hadapan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat rapat terbatas mengenai pengadaan helikopter Augusta Westland (AW)-101 tahun 2016 dan tidak bisa tidur karena memikirkan hal tersebut

Saat itu, Jenderal Angkatan Darat tersebut ditanya mengenai kerugian negara akibat pengadaan helikopter angkut Augusta Westland (AW)-101

"Presiden tanya, kira-kira kerugian negara berapa? Lalu saya sampaikan kira-kira minimal Rp 150 miliar," ungkap Jenderal Gatot Nurmantyo di gedung KPK, Jakarta pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2017

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kemudian menimpali dengan menyebut kerugian negara sebenarnya lebih dari Rp 200 miliar

"Bayangkan, Presiden lebih tahu dari saya, kan malu saya," tambah Jenderal Gatot Nurmantyo

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kemudian meminta Jenderal Gatot Nurmantyo untuk mengusut kerugian tersebut dan Jenderal Gatot Nurmantyo mengaku bahwa dirinya sampai tidak bisa tidur karena memikirkan hal tersebut, lalu beliau langsung menginstruksikan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Hadi Tjahjanto untuk menginvestigasi proses pengadaan helikopter dan hasilnya sama dengan yang disebutkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), dimana ditemukan dugaan penyimpangan pada proses pengadaan tersebut

"Dari hasil investigasi itu semakin jelas ada pelaku-pelakunya. Bermodal investigasi itu kami kerja sama dengan polisi, BPK, PPATK, dan KPK untuk menyelidiki lebih lanjut," jelas Jenderal Gatot Nurmantyo

Hasil penghitungan sementara ditemukan dugaan kerugian negara mencapai Rp 220 miliar dan Jenderal Gatot Nurmantyo langsung meminta helikopter tersebut diberi garis batas polisi begitu tiba di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma pada bulan Januari 2017. Hingga saat ini helikopter Augusta Westland (AW)-101 dianggap belum menjadi bagian kekuatan dari TNI AU

Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan bahwa masalah dalam proses pengadaan helikopter Augusta Westland (AW)-101 tidak hanya mengenai dugaan korupsi yang menyebabkan kerugian negara hingga miliaran rupiah, namun juga masalah lainnya, mulai dari penyalahgunaan wewenang, penggelapan hingga pemalsuan

"Saya katakan ini kasus bukan hanya korupsi saja tapi ada subordinasi, ketidaktaan perintah, penyalahgunaan kewenangan, penggelapan, pemalsuan," tegas Jenderal Gatot Nurmantyo

Sebagai info tambahan, pengadaan helikopter Augusta Westland (AW)-101 sejak lama menuai polemik karena pembeliannya dinilai tidak sesuai prosedur. Pengadaan helikopter itu telah tertuang dalam Rencana Strategis TNI AU tahap II 2015-2019 dan sesuai renstra saat itu, TNI AU mengajukan kebutuhan delapan helikopter, yaitu dua helikopter untuk VVIP Presiden RI dan enam helikopter lainnya untuk angkut berat

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo juga mengungkapkan bahwa tiga pejabat TNI telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan helikopter buatan Inggris tersebut dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 220 miliar dalam pengadaan helikopter Augusta Westland (AW)-101, dimana nilai pengadaan helikopter tersebut mencapai Rp 738 miliar




Jokowi Lebih Tahu Korupsi Helikopter, Panglima TNI Tak Bisa Tidur


By: Rudy Haryanto
Continue Reading...

Kamis, 25 Mei 2017

Ahok Mundur dari Gubernur DKI Jakarta Karena Tak Mau Bebani Presiden Jokowi

Tidak ada komentar:
Dalam artikel ini saya ingin membagikan info teraktual mengenai Ahok Mundur dari Gubernur DKI Jakarta Karena Tak Mau Bebani Presiden Jokowi

Sebagaimana telah diketahui bersama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengajukan pengunduran dirinya sebagai Gubernur DKI Jakarta kepada Joko Widodo (Jokowi) . Tim pengacara mengungkapkan bahwa alasan pengunduran diri Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) agar tidak membebani Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)

"Iya betul sudah mengajukan surat pengunduran diri. Beliau mengajukan agar tidak membebani Presiden," ungkap salah seorang anggota pengacara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) , yaitu I Wayan Sudirta pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017

Pengunduran diri Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tersebut diajukan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 (sehari setelah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mencabut banding), sebagaimana dijelaskan Mendagri Tjahjo Kumolo

"Ahok mengajukan pengunduran diri kepada Presiden RI sebagai Gubernur DKI. Satu hari setelah pencabutan bandingnya. Dengan demikian, Ahok perlu segera diberhentikan," jelas Tjahjo Kumolo

Dengan pengunduran diri Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tersebut, posisi Gubernur DKI Jakarta definitif akan digantikan oleh Djarot Saiful Hidayat yang saat ini menjabat sebagai Plt Gubernur DKI Jakarta, sementara posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong, karena sisa waktu jabatan kurang 18 bulan




Ahok Mundur dari Gubernur DKI Jakarta Karena Tak Mau Bebani Presiden Jokowi


By: Rudy Haryanto
Continue Reading...

Senin, 22 Mei 2017

Banyak Politisi Yang Terusik oleh Jokowi

Tidak ada komentar:
Dalam artikel ini saya ingin membagikan info teraktual mengenai Banyak Politisi Yang Terusik oleh Jokowi

Sebagaimana telah diketahui bersama, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Adrianus Garu mengungkapkan bahwa banyak politisi dan elit saat ini yang merasa tidak nyaman dan terusik bisnisnya, karena kehadiran Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden RI

Mereka sakit jiwa, karena kebiasaan berperilaku kotor, korup dan semena-mena mereka telah dikunci dan dibatasi Joko Widodo (Jokowi) dan sebagai balasannya, tiap hari mereka teriak-teriak untuk menjatuhkan Joko Widodo (Jokowi)

"Banyak politisi sakit jiwa gara-gara Presiden Jokowi. Kebiasaan bancaan pasal dan bancaan uang rakyat demi kepentingan pribadi dan kelompok, dikunci Jokowi. Ini yang membuat mereka marah," ungkap Adrianus Garu di Jakarta pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017

Adrianus Garu juga mengomentari ajakan politisi Partai Gerindra Muhammad Syafi'i yang meminta masyarakat agar mendesak MPR dan DPR supaya menggelar sidang istimewa guna mencabut mandat Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap telah menyimpang dari sumpah jabatannya, yakni tidak lagi setia dengan Pancasila, UUD 45, melanggar peraturan perundang-undangan dan tidak lagi mengutamakan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan

"Kita mengimbau rakyat Indonesia untuk segera ramai-ramai datang ke Jakarta, memaksa DPR dan MPR melakukan sidang istimewa untuk mencabut mandat dari Jokowi," jelas Muhammad Syafi'i di Jakarta pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017

Adrianus Garu menjelaskan bahwa karena tidak suka dengan Joko Widodo (Jokowi) , para elit yang dikunci tersebut kemudian memprovokasi dan menghasut masyarakat. agar berjuang bersama dalam mengulingkan Joko Widodo (Jokowi) . Berbagai isu miring yang tidak ada faktanya pun dilempar ke publik dengan tujuan memancing kemarahan masyarakat supaya ikut menggulingkan Joko Widodo (Jokowi), padahal teriakan-teriakan tersebut terjadi karena lahan bisnis kotor diisolasi dan ditutup Joko Widodo (Jokowi)

"Mereka banyak mainkan isu dari isu PKI, isu suku, agama dan ras (SARA) dan isu tenaga kerja Cina. Yang paling aneh ajak-ajak masyarakat untuk tumbangkan presiden. Padahal itu untuk kepentingan pribadi mereka," beber senator yang saat ini duduk di Komite IV bidang APBN, Perbankan dan Hubungan Pusat serta Daerah tersebut

Adrianus Garu meminta seluruh lapisan masyarakat Indonesia agar tidak percaya begitu saja dengan ajakan dari politisi-politisi kotor dan jangan mau diadudomba oleh politisi yang memiliki niat untuk memecahbelah bangsa hanya karena ingin mempertahankan kepentingan pribadinya

"Saya selaku senator mengajak rakyat Indonesia bersatu untuk tolak politisi-politisi dari partai yang mau memecah belah bangsa. Rakyat harus sadar jangan salah pilih dalam pemilu 2019. Jangan musang berbulu domba dan adu domba rakyat karna gagal menggolkan kepetingan mereka," tutup Adrianus Garu


Banyak Politisi Yang Terusik oleh Jokowi


By: Rudy Haryanto
Continue Reading...

Presiden Jokowi: Negara Pancasila Sudah Final, Tak Boleh Dibicarakan Lagi

Tidak ada komentar:
Dalam artikel ini saya ingin membagikan info teraktual mengenai Presiden Jokowi: Negara Pancasila Sudah Final, Tak Boleh Dibicarakan Lagi

Sebagaimana telah diketahui bersama, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan bahwa ideologi Pancasila sudah final bagi Indonesia dan bila ada gerakan, kegiatan ataupun organisasi kemasyarakatan yang berupaya mengubah hal tersebut, pemerintah tidak segan-segan untuk bertindak tegas

"Kalau ada ormas yang seperti itu, ya kita gebuk," ungkap Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) usai menyaksikan Puncak Latihan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat) (PPRC) TNI di Natuna pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa dirinya tidak akan main-main dengan ormas yang mengganggu ideologi Pancasila, UUD 1945, NKRI serta Bhineka Tunggal Ika dan kegiatan yang tidak sesuai dengan empat pilar bangsa pasti akan dibasmi, termasuk bila ada pihak yang ingin membangkitkan PKI dan paham komunis

Aturannya jelas disebutkan pada Ketetapan MPRS Nomor 25 Tahun 1966 yang menyatakan bahwa PKI sebagai organisasi terlarang

"Ya kita gebuk, kita tendang, sudah jelas itu. Jangan ditanyakan lagi, jangan ditanyakan lagi, payung hukumnya jelas, TAP MPRS," tegas Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan bahwa tidak ada lagi kompromi bagi ormas atau gerakan apa pun yang anti-Pancasila ataupun yang ingin mengubah ideologi bangsa, dimana Pancasila sudah final dan tidak bisa diubah

"Sekali lagi, negara Pancasila itu sudah final. Tidak boleh dibicarakan lagi," tutup Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)


Presiden Jokowi: Negara Pancasila Sudah Final, Tak Boleh Dibicarakan Lagi


By: Rudy Haryanto
Continue Reading...

Minggu, 21 Mei 2017

Keputusan Presiden Jokowi yang Tidak Menonaktifkan Ahok Dimenangkan PTUN

Tidak ada komentar:
Dalam artikel ini saya ingin membagikan info teraktual mengenai Keputusan Presiden Jokowi yang Tidak Menonaktifkan Ahok Dimenangkan PTUN

Sebagaimana telah diketahui bersama, keputusan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak menonaktifkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta meski berstatus terdakwa tersebut dikuatkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dan hal tersebut sejalan dengan pandangan ahli hukum Refly Harun

Sebelumnya, keputusan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak menonaktifkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta meski berstatus terdakwa tersebut digugat oleh Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) ke PTUN Jakarta, dimana penggugat menilai bahwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) seharusnya mundur dari kursi gubernur, karena menjadi terdakwa kasus penistaan agama dengan ancaman hukuman 5 tahun sesuai Pasal 156 a KUHP. Meski demikian, setelah melalui persidangan lebih dari 2 bulan, PTUN Jakarta menolak gugatan tersebut

"Mengadili, menyatakan eksepsi termohon tidak diterima untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon," kata majelis hakim yang dikutip dari website Mahkamah Agung (MA) pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017

Vonis tersebut dibacakan pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 oleh majelis hakim yang terdiri dari ketua majelis Roni Erry Saputro dengan anggota Oenoen Pratiwi dan Tri Cahya Indra Permana

Putusan tersebut menguatkan argumen Refly Harun yang mengacu pada Pasal 83 Ayat 1 UU Tentang Pemerintahan Daerah, di mana pasal tersebut menyatakan bahwa seorang kepala daerah yang diancam paling singkat 5 tahun wajib diberhentikan sementara

Menurut Refly Harun, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diancam paling lama 5 tahun, bukan paling singkat, sehingga dakwaan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dinilai tidak memenuhi unsur Pasal 83 Ayat 1 UU Pemerintahan Daerah yang berbunyi:


Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia


Karena tidak memenuhi Pasal 183 Ayat 1 UU Pemerintahan Daerah, meski berstatus terdakwa, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak perlu mundur sebagai gubernur

"Berdasarkan '5 tahun' tersebut, lantas Ahok harus dinonaktifkan ? Saya berbeda pendapat. Di dalam Pasal 83 (UU Pemerintahan Daerah) itu, dikatakan paling singkat 5 tahun, sementara Ahok diancam paling lama 5 tahun. Jadi, menurut saya, tidak masuk. Karena kalau paling singkat 5 tahun, itu kategori kejahatan berat. Tapi, kalau paling lama 5 tahun, itu masuk kejahatan menengah atau ringan," jelas Refly Harun


Keputusan Presiden Jokowi yang Tidak Menonaktifkan Ahok Dimenangkan PTUN


By: Rudy Haryanto
Continue Reading...

Pidato Lengkap Presiden Jokowi soal Gejolak Perpecahan di Tengah Masyarakat

Tidak ada komentar:
Dalam artikel ini saya ingin membagikan info teraktual mengenai Pidato Lengkap Presiden Jokowi soal Gejolak Perpecahan di Tengah Masyarakat

Sebagaimana telah diketahui bersama, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akhirnya angkat bicara untuk merespons fenomena yang akhir-akhir ini mendera kesatuan Indonesia dalam sebuah pernyataan seusai menerima sejumlah tokoh lintas agama di Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017


Pidato Lengkap Presiden Jokowi soal Gejolak Perpecahan di Tengah Masyarakat


Di bawah ini merupakan pernyataan utuh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)

Saya baru saja bersilaturahmi dengan beliau-beliau, tokoh agama dari Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Konferensi Wali Gereja Indonesia, Persekutuan Gereha Indonesia, perwakilan umat Buddha Indonesia, dari Hindu Dharma Indonesia dan majelis tinggi Konghucu Indonesia serta Panglima TNI dan Kapolri untuk membicarakan dinamika kebangsaan yang menjadi perhatian kita bersama

Saya senang mendengar komitmen semua tokoh agama dan umatnya untuk terus menjaga terus mempertahankan dan terus memperkokoh Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika

Saya senang dan berterima kasih mendengar komitmen semua umat beragama untuk terus menjaga persatuan, persaudaraan, perdamaian dan toleransi antarumat antarkelompok dan antargolongan

Saya juga senang dan berterima kasih atas komitmen semua pihak untuk membangun demokrasi yang sehat dan mendukung penegakan hukum. Saya perlu tegaskan di sini bahwa kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul itu dijamin oleh konstitusi kita

Tapi saya juga perlu tegaskan bahwa kebebasan tersebut harus sejalan dengan koridor hukum. Harus sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Harus berada dalam bingkai NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika

Jikalaupun dalam beberapa waktu terakhir ini ada gesekan antarkelompok di masyarakat, mulai saat ini saya minta hal-hal tersebut, gesekan-gesekan tersebut, untuk segera dihentikan. Jangan saling menghujat

Karena kita ini adalah saudara. Jangan saling menjelekan. Karena kita ini adalah saudara. Jangan saling memfitnah. Karena kita ini adalah bersaudara. Jangan saling menolak. Karena kita ini adalah saudara. Jangan kita saling mendemo. Habis energi kita untuk hal-hal yang tidak produktif seperti itu

Kita adalah saudara. Saudara sebangsa dan setanah air. Saya juga telah perintahkan kepada Kapolri, kepada Panglima TNI untuk tidak ragu-ragu menindak tegas segala bentuk tindakan dan ucapan yang mengganggu persatuan dan persaudaraan. Yang mengganggu NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Semoga Tuhan YME meridhai upaya kita bersama




By: Rudy Haryanto
Continue Reading...

Selasa, 25 April 2017

Dua Pengawal Presiden Jokowi Ditikam Orang Tak Dikenal di Gambir

Tidak ada komentar:
Dalam artikel ini saya ingin membagikan info teraktual mengenai Dua Pengawal Presiden Jokowi Ditikam Orang Tak Dikenal di Gambir

Sebagaimana telah diketahui bersama, dua anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) RI Joko Widodo (Jokowi) ditusuk oleh orang tak dikenal di Jalan Kesehatan, Petojo, Gambir, Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 24 April 2017 malam. Kedua Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) tersebut bernama Prajurit Satu Pasaribu dan Prajurit Dua Fatah Kudus

Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Wuryanto membenarkan adanya pengeroyokan tersebut

"Iya benar. Kami baru mendapat informasi. Kami prihatin dengan kejadian tersebut," ungkap Brigjen Wuryanto pada hari Selasa tanggal 25 April 2017

Kedua Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) tersebut dikeroyok di belakang Pura Paspamres Jalan Kesehatan. Bermula dari adu mulut antara Prajurit Satu Pasaribu dengan seorang pengendara motor yang tidak diketahui identitasnya di lampu merah Jalan Kesehatan sekitar pukul 18:45 WIB dan perseteruan di antara keduanya tersebut berujung pada perkelahian sekitar pukul 19:15 WIB, dimana Prajurit Satu Pasaribu dikeroyok oleh tiga orang

Melihat rekannya dikeroyok, Prajurit Dua Fatah Kudus hendak menolong, namun Prajurit Dua Fatah Kudus justru dikeroyok hingga tak sadarkan diri. Seusai perkelahian, keduanya sempat dirawat di Departemen Kesehatan TNI Pura Paspampres sebelum akhirnya dirujuk ke RSPAD Gatot Subroto untuk perawatan lebih lanjut, karena keduanya mengalami luka yang cukup parah, dimana Prajurit Satu Pasaribu ditusuk di bagian perut kanan dan kiri, sedangkan Prajurit Dua Fatah Kudus mengalami pendarahan di bagian mulut dan luka tusuk di bagian punggung sebanyak lima tusukan

Saat ini kasus tersebut tengah diusut Puspom TNI dan pihak kepolisian


Dua Pengawal Presiden Jokowi Ditikam Orang Tak Dikenal di Gambir


By: Rudy Haryanto
Continue Reading...

Related Posts

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...